Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun 1930 terjadi keributan atau gonjang ganjing ekonomi, dimana sistem ekonomi mainstream yang disebut juga sistem ekonomi dominan di dunia pada saat itu sebagai arus utama di Negara-negara maju khususnya Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada saat itu, great depresion awal tahun 1930 terjadi, dimana presiden AS, Franklin D. Roosevelt mempertanyakan keberadaan ekonomi alternatif untuk menjawab depresi besar yang terjadi di kala itu. Depresi ini akhirnya meneyadarkan dunia, ternyata sistem ekonomi mainstream yang telah diterima saat itu membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia. Melihat fenomena faktual sistem ekonomi dunia semacam itu, maka munculah tuntutan untuk sgera mencari sistem ekonomi alternatif. Karena, masalah ekonomi yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana kekayaan itu diperoleh bukan pada konsep kekayaan itu ada atau tidak. Atas dasar itulah, sistem ekonomi Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur tiga hal pokok yaitu kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Tiga hal inilah yang nantinya menjadi asas dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. Tiga hal inilah yang sudah lama dilupakan dalam sistem ekonomi mainstream yang dominan, sehingga kegagalan-kegagalan akan terus datang silih berganti. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, juga ikut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka, krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang seperti pada tahun 1930, 1970, 1980, 1999 sampai 2007 ini telah membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang berlandaskan pada filsafat materialisme – sekulerisme telah gagal dalam menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan. Maka dari itu, setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Indonesia mengakui adanya tuntutan ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan Islam yang sebenarnya sudah lebih dahulu eksis dalam kehidupan masyarakat. Sejarah Perbankan Islam di Indonesia Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia, khususnya Negara-negara Islam, Indonesia pun ikut kena imbas dari tuntutan pemikiran cendekia-cendekia muslim Indonesia. Indonesia sebagai Negara bermayoritas muslim terbesar di dunia, munculah pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan berbasis syariah yang muncul pada tahun 1974 yang digagas dalam sebuah seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat dengan pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim. Akan tetapi, meskipun adanya perbedaan dikalangan umat Islam, hal itu tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia. Rintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilarekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut diantaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai bahan uji coba, gagasan perbankan Islam tersebut kemudian dipraktikan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Kemudian, pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor-Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja terkait disebut dengan sebutan Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) , yang sesuai akta pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,-. Sampai pada bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan dengan adanya pembuktian bahwa perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998, maka akhirnya perbankan-perbankan umum mengikuti jejak untuk membangun perbankan yang berbasis syariah. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Sebagaimana disampaikan diatas, perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional. Hal ini diakibatkan dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992. Dalam UU No 7 Tahun 1992, keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa kita sebut bank konvensional. Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dengan munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip Keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah. 2. Prinsip Kesederajatan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. 3. Prinsip Ketentraman Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Kesimpulan Dari beberapa uraian diatas : mengenai Pendahuluan, Sejarah Perbankan Islam di Indonesia, serta aspek perbankan syariah di Indonesia, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Prospek perbankan syariah sangat menjanjikan di Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi kepada perekonomian bangsa dan negara. 2. Perlu adanya peraturan perbankan syariah yang mandiri yang akan lebih komprehensif dalam pengaturannya. 3. Perlu adanya keberanian BI Indonesia untuk membuat terobosan baru dan super visi mengenai perbankan syariah dengan pembuatan kebijakan-kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 4. Perlu adanya peraturan pendukung mandiri terkait perkembangan perbankan syariah seperti: obligasi syariah, pasar modal syariah dan perdata syariah. sumber : Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001